Demikian disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat ISNU Ali Masykur Musa terkait pelaksanaan Muktamar Khilafah 2013 di Jakarta awal bulan lalu.
 |
| Terkait Muktamar Khilafah, ISNU Sesalkan Keteledoran Kemenag (Sumber Gambar : Nu Online) |
Terkait Muktamar Khilafah, ISNU Sesalkan Keteledoran Kemenag
“Ini (Muktamar Khilafah: red) adalah kelemahan dan keteledoran Kementerian Agama,” kata Ali Masykur kepada PKB Kab Tegal di sela acara istighotsah di kediamannya, Jalan Condet, Jakarta Timur, Selasa (11/6) malam.PKB Kab Tegal
Menurut Ali Masykur, Kemenag berkewajiban melakukan upaya-upaya ‘menengahkan kembali’ pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan mayoritas umat Islam di Indonesia yang menganut ahlusssunnah wal jamaah.PKB Kab Tegal
Lebih dari itu, gerakan khilafah tidak sekedar gerakan keagamaan, namun sudah menjurus kepada gerakan politik. Maka selain Kemenag, aparat aparat keamanan juga perlu waspada.“Kalau gerakannya selalu ingin mengganti sistem politik berarti ini gerakan politik. Mereka selalu ingin menyusupkan paham ini dalam sistem kenegaraan, dan pada saatnya mereka ingin mengganti sistem kenegaraan kita,” katanya.
Ali Masykur juga menyayangkan kasus penayangan Muktamar Khilafah di Televisi Republik Indonesia (TVRI) beberapa hari setelah kegiatan itu berlangsung. Menurut nya TVRI harus nirpolitik, baik politik kepartaian maupun aliran tertentu.
“Bahkan TVRI harus punya paradigma luruskan Islam yang benar. Sangat disayangkan hanya TVRI menayangkan itu hanya karena ada slot. Tentunya penayangan itu tidak gratis,,” katanya.
Terkait cita-cita mendirikan khilafah islamiyah, ? menurut Ali Masykur, dalam catatan sejarah sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga masa Khulafaur Rasyidin yakni masa kepempimpinan Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, tidak ada sistem kenegaraan yang konsisten dalam Islam.
“Sistem politik dalam Islam tidak dalam posisi terpola. Meminjam istilah Gus Dur, tidak ada sistem politik dalam Islam,” katanya.
Menurutnya, sistem politik Islam berpedoman pada tiga prinsip yakni al-muasawah atau kesederajatan, as-syuro atau permusyawaratan , dan al-‘adl atau keadilan. “Selama sistem pemerintahan mengedepankan tiga prinsip itu ya itulah sistem politik menurut Islam,” tambahnya.
Di lingkungan NU, Muktamar ke-27 NU di Situbondo Jawa Timur telah menegaskan bahwa negara Pancasila sebagai dasar negara adalah upaya final. “Pendirian khilafah di dalam negara Pancasila tidak sejalan dengan prinsip NU,” pungkasnya.
Penulis: A. Khoirul Anam
Dari Nu Online: nu.or.id
PKB Kab Tegal Halaqoh PKB Kab Tegal
